Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati. Foto: Novel/nvl

Menyusul penyebaran kasus Covid-19 varian Omicron di Tanah Air, pemerintah diimbau menyiapkan infratruktur dan logistik kesehatan. Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati, hal ini penting untuk mengantisipasi gelombang ketiga pandemi Covid-19.

“Kami mendorong pemerintah meningkatkan testing dan tracing secara massif dan meningkatkan kecepatan Whole Genome Sequencing (WGS), sembari mempersiapkan infrastruktur kesehatan termasuk logistik perbekalan kesehatan di seluruh rumah sakit rujukan Covid-19," kata Elva saat diwawancara Parlementaria via Whatsapp, Kamis (6/1/2022).

Politisi PDI-Perjuangan ini menuturkan, kejadian seperti pada gelombang kedua pandemi Covid-19 tak boleh terulang. Saat itu, logistik kesehatan seperti obat dan oksigen kehabisan hampir di semua rumah sakit, sehingga meningkatkan pula fatality rate. Protokol kesehatan (prokes) jadi keniscayaan untuk selalu ditegakkan, selain juga vaksinasi yang massif. Kelompok rentan seperti lansia perlu segera divaksinasi. Bila perlu vaksinasi booster bisa segera diberikan kepada masyarakat.

“Kami mengapresiasi langkah-langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah terutama dalam hal pengetatan di pintu-pintu masuk dan juga pemberlakuan masa karantina, walaupun durasinya saat ini diperpendek," ucap legislator dapil Bengkulu itu. Varian Omicron, lanjut Elva, memang sangat mengkhawatirkan. Di Jakarta sudah banyak kasus terdeteksi. Di Jawa Timur dan Bali mungkin saja sudah masuk varian ini. Hanya saja testing dan tracing-nya belum gencar dilakukan.

Varian ini, pandang Angggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu, tak boleh dianggap enteng. Sebab, penularannya sangat cepat walaupun banyak pihak menyampaikan varian ini tidak menimbulkan gejala yang parah. Sementara mengomentari soal pemberlakuan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah-sekolah di tengan penyebaran kasus Omicron ini, Elva berpendapat, seluruh siswa yang PTM harus minimal mendapatkan vaksinasi pertama dan para guru mendapatkan vaksin lengkap.

"Jika daerah tersebut sudah di level 2 seharusnya PTM tidak diperbolehkan. Begitu juga pembukaan objek wisata harus berdasarkan kriteria yang ketat. Kita tidak boleh lengah sedikitpun karena ini menyangkut kesehatan dan nyawa anak-anak kita sebagai penerus bangsa," tutup Elva. (mh/sf)